Kesatuan Pelaut Indonesia - Suara Pelaut Indonesia
Nasional

KPI minta Penyusunan PP Juklak UU PPMI Harus Libatkan Serikat Pekerja Berkompeten

Kamis, 29 Maret 2018 - 09:32:45 WIB | dibaca: 158 pembaca

Dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), masing-masing instansi harus menghentikan sikap ego sektoral. Seluruh kementerian terkait harus meningkatkan koordinasi dan memiliki persepsi yang sama, sehingga PP yang ... [selengkapnya]

Kongres KPI, Mathius Tambing Ketua Umum dan Tetapkan 10 Resolusi

Sabtu, 23 Desember 2017 - 07:15:54 WIB | dibaca: 479 pembaca

JAKARTA (Suara Karya): Prof Dr Mathius Tambing usai terpilih sebagai Ketua Umum KPI yang baru untuk periode 2017 - 2022, pada Kongres Luar Biasa KPI, di Jakarta, Selasa (19/12) mengemukakan, dalam kepengurusan baru ini Presiden Eksekutif tidak ada lagi dalam struktur organisasi KPI. Seperti ... [selengkapnya]

In Memoriam HANAFI RUSTANDI

Kamis, 06 Juli 2017 - 15:46:52 WIB | dibaca: 371 pembaca

  Innalillahi Wa Innailaihiroji'un With deep sadness we inform to you that the Executive President of Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), HANAFI RUSTANDI has passed away while attending an ITF-IBF meeting on July 4, 2017, morning, in Tokyo, Japan. The funeral plan will be at the Family Funeral ... [selengkapnya]

Pemerintah Diminta Batalkan Putusan RUPS Garuda dan Tak Perpanjang Kontrak Hutchison di JICT

Minggu, 14 Mei 2017 - 15:40:23 WIB | dibaca: 281 pembaca

Pemerintah diminta tidak memberikan izin perpanjangan kontrak kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dengan Hutchison Port Indonesia (HPI) terkait pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah juga didesak segera membatalkan keputusan Rapat Umum ... [selengkapnya]

Wanita Perlu Raih Jabatan di Semua Lini

Selasa, 04 Oktober 2016 - 15:01:43 WIB | dibaca: 250 pembaca

Para aktifis perempuan yang tergabung dalam organisasi pekerja transportasi melakukan seminar sehari untuk membahas hak-hak pekerja wanita di sektor transportasi, di Jakarta, Rabu (28/9).  Seminar dihadiri puluhan pekerja wanita anggota serikat pekerja transpor yang berafilisasi dengan Federasi Pekerja ... [selengkapnya]

Pengalihan Bendera Kapal Asing Harus Diawasi Ketat

Selasa, 09 Agustus 2016 - 14:46:32 WIB | dibaca: 357 pembaca

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengharapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap melanjutkan penerapan azas cabotage secara konsisten. Bahkan perlu semakin digalakkan dengan pengawalan yang ketat, dalam upaya mendukung program tol laut yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. “Asas cabotage yang diterapkan ... [selengkapnya]

KPI Tak Akan Layani Tuntutan KLB

Kamis, 19 Mei 2016 - 22:48:50 WIB | dibaca: 248 pembaca

Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tidak akan melayani tuntutan sekelompok orang dari Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Pasalnya, tak ada hubungan antara KPI dengan PPI, baik secara organisatoris maupun keanggotaannya. “KPI ... [selengkapnya]

KPI Terapkan Lembaga Tripartit Dalam Hubungan Industrial Sub-Sektor Pelayaran

Kamis, 19 Mei 2016 - 22:13:04 WIB | dibaca: 215 pembaca

Balikpapan, eMaritim.com – Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) melakukan seminar Tripartit bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dan KSOP Balikpapan, dengan tema 'memfungsikan lembaga tripartite dalam hubungan industrial sub-sektor pelayaran', di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu ... [selengkapnya]

Ratifikasi MLC Terkatung-katung

Kamis, 18 Februari 2016 - 21:12:25 WIB | dibaca: 209 pembaca

KPI Peringatkan Pemerintah Indonesia. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menyesalkan sikap pemerintah karena hingga kini belum meratifikasi Konvensi Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention (MLC) yang telah diberlakukan di seluruh dunia sejak 2014. Jika konvensi yang ditetapkan ILO (International Labour ... [selengkapnya]

Program Poros Maritim & Tol Laut Harus Masuk GBHN

Jumat, 05 Februari 2016 - 20:52:22 WIB | dibaca: 203 pembaca

Prinsip-prinsip pembangunan nasional jangka panjang perlu dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga arah pembangunan menjadi jelas, konsisten, dan tidak berubah hanya berdasarkan selera pejabat yang sedang berkuasa. “Kita sangat mendukung usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno ... [selengkapnya]

Awal Kembali 12 Lanjut Akhir
Informasi
Ikuti Kami
Kantor Cabang KPI