29/08/2012 Rapat Koordinasi KPI-Manning Agent

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan agen perusahaan pengawakan kapal (manning agency) akan membuat usulan untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Keagenan Awak Kapal. Kedua pihak sepakat tim perumus dipimpin oleh Presiden KPI Hanafi Rustandi.
Setidaknya ada lima masalah penting yang perlu dibahas secara bipartit sebelum hasilnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Dengan ini, tata cara keagenan kapal serta prosedur perekrutan dan penempatan pelaut segera dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang disepakati masing-masing pihak. Kelima masalah itu meliputi usaha keagenan kapal, uang jaminan di bank, kewajiban membuat perjanjian kerja bersama (PKB), penyijilan buku pelaut dan pengesahan perjanjian kerja laut (PKL), serta status pelaut mandiri.
 
"Hal ini untuk memperjelas upaya keagenan kapal dalam memberikan perlindungan bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendera nasional maupun asing," kata Presiden KPI Hanafi Rustandi di Jakarta, kemarin di sela-sela rapat koordinasi antara KPI dan Manning Agent (Agen Pengawakan Kapal) di Kantor Pusat KPI.
Rapat Koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Bpk. Zainuddin, M.Mar.E (Subdit Kepelautan Ditkappel) dan Bpk. V. Arifin Purba (BNP2TKI).
 
Menurut Hanafi Rustandi, usaha keagenan yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut harus diperjelas. Perusahaan bisa merekrut pelaut untuk kepentingan sendiri. Namun, bila merekrut untuk kepentingan pihak lain, maka harus memiliki surat izin usaha keagenan awak kapal (SIUKAK). Perusahaan angkutan laut asing juga bisa merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia secraa langsung ke kapal-kapal yang dioperasikan, bahkan untuk kepentingan pihak lain. Namun, perusahaan asing tersebut harus memiliki perwakilan/kantor perwakilan di Indonesia, selain memiliki SIUKAK.
 
Meski demikian, KPI dan manning agent menolak ketentuan jaminan uang di bank dalam rancangan Permenhub tentang Keagenan Awak Kapal. Dalam praktiknya, kewajiban menyetor uang jaminan di bank menyebabkan perusahaan memungut uang dari calon pelaut. Jadi, sepanjang perusahaan memenuhi semua prosedur resmi pengawakan, tidak perlu ada jaminan di bank berupa dana talangan untuk pelaut yang tidak dibayar oleh pemilik kapal.
 
"Perselisihan akibat gagal/tidak dibayarkannya hak pelaut oleh perusahaan dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tentunya mengacu pada PKB dan PKL. Jadi, ketentuan tentang keharusan perusahaan pengawakan kapal memiliki uang jaminan di bank perlu dihapus," tutur Hanafi.
Untuk memberikan perlindungan maksimal, pelaut dan pemilik/operator kapal atau diwakili usaha keagenan harus menandatangani PKL. Ini sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Nomor PY.66/1/4-03 serta surat edaran Dirjen Hubla Nomor UK.11/21/12/DJPL-06. Selain itu, pelaut juga harus memiliki buku pelaut yang disijil dan disahkan oleh syahbandar pelabuhan.
Sedangkan bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing maupun nasional, pemilik/operator kapal atau usaha keagenan yang mewakili pemilik kapal wajib membuat PKB (collective bargaining agreement/CBA) dengan Serikat Pekerja Pelaut di Indonesia. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Mengenai pelaut yang berangkat mandiri tanpa memalui usaha keagenan, PKL yang dibuat oleh pemilik/operator kapal tetap wajib disahkan oleh syahbandar. Namun, KPI mengingatkan banyaknya pelaut mandiri yang menghadapi masalah di luar negeri karena umumnya tidak dilengkapi dokumen kepalautan yang sah. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak bisa menunjuk pengacara untuk menyelesaikannya.
 
"Memberikan kesempatan kepada pelaut mandiri untuk bekerja di kapal tanpa dilengkapi dokumen pengawakan yang sah, sama saja dengan membuka peluang perusahaan asing untuk merekrut Pelaut Indonesia tanpa memperhatikan kesejahteraan dan perlindungannya. Untuk itu, KPI mengusulkan agar status pelaut mandiri dalam rancangan permenhub dihapus," ucapnya.
 
Terkait hal ini, Sekjen KPI Mathias Tambing yang memandu pertemuan untuk merumuskan rancangan permenhub juga meminta perusahaan pengawakan kapal mengajukan usulan. Tentunya untuk lebih menyempurnakan rancangan permenhub tersebut. Tim perumus yang terdiri dari unsur KPI dan manning agency dalam dua pekan ke depan diminta menyelesaikan usulan agar secepatnya diajukan ke Menteri Perhubungan.
Permenhub tentang Keagenan Awak Kapal ini menurut rencana akan diterbitkan paling lambat pada akhir tahun ini. Permenhub ini sebagai petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan petunjuk pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

News Tahun
Downloadable Data
Kesatuan Pelaut Indonesia
Jl. Cikini Raya 58 AA / BB Phone : (021) 3141495 - Fax : (021) 3141491 Jakarta - Indonesia
© Copyright 2006, All Rights Reserved Developed by baba