Program Poros Maritim Dunia dan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri pelayaran nasional yang merupakan kelanjutan kebijakan “Cabotage” belum banyak menyentuh kepentingan pelaut, baik kesejahteraan maupun perlindungannya saat bekerja di kapal. Sekitar 60 persen pelaut yang bekerja dikapal-kapal nasional kehidupannya sangat memprihatinkan akibat gajinya masih di bawah standar. Ini terjadi karena masih banyak pelayaran
Peluncuran Kampanye Di Balik Barcode dilaksanakan pada 28 Juni 2018 di Jakarta Oleh Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institut Solidaritas Buruh Surabaya (ISBS), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada kesempatan ini KPI di hadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal Sonny Pattiselano.
Dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), masing-masing instansi harus menghentikan sikap ego sektoral. Seluruh kementerian terkait harus meningkatkan koordinasi dan memiliki persepsi yang sama, sehingga PP yang diterbitkan pemerintah dapat dilaksanakan secara utuh, tanpa terjadi pro-kontra di kalangan pemangku kepentingan. Khusus bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing
JAKARTA (Suara Karya): Prof Dr Mathius Tambing usai terpilih sebagai Ketua Umum KPI yang baru untuk periode 2017 - 2022, pada Kongres Luar Biasa KPI, di Jakarta, Selasa (19/12) mengemukakan, dalam kepengurusan baru ini Presiden Eksekutif tidak ada lagi dalam struktur organisasi KPI. Seperti diketahui, dalam kepengurusan sebelumnya, Presiden Eksekutif dijabat oleh Alm Hanafi Rustandi (mantan Presiden/Ketua Umum KPI) yang meninggal dunia pada Juli 2017. Selain memilih ket